MEMPERSOALKAN PERPINDAHAN IBUKOTA

Oleh: 

Nanang Saptono

Catatan:
Tulisan ini saya susun pada Mei 1996. Ketika itu persoalan pemindahan ibukota sudah pernah digulirkan. Sehubungan dengan rencana pemindahan ibukota, tulisan yang sempat terbuang ini saya sajikan di sini tanpa ada perubahan.

Akhir-akhir ini Jakarta sering dilanda banjir. Musibah tersebut disinyalir sebagai akibat dalam pengelolaan daerah resapan air di kawasan Puncak yang kurang memperhatikan kearifan lingkungan. Untuk mengatasi dan mencegah terulangnya banjir di Jakarta, Presiden Soeharto meminta seluruh pihak berupaya mengembalikan kawasan Puncak ke fungsi semula. Pemerintah bahkan akan membongkar bangunan yang berada di kawasan penyangga atau yang tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Rencana usaha lainnya untuk menanggulangi banjir adalah akan dilakukan pembuatan saluran (sodetan) yang menghubungkan sungai Ciliwung dengan sungai Cisadane (Republika, 27 Februari 1996). Pemerintah tampak serius menangani banjir di Jakarta.

Mengingat Jakarta selalu dilanda banjir dan ditambah lagi juga sering dirundung kemacetan lalu-lintas sebagai akibat perkembangan kota, maka boleh dikatakan Jakarta sudah tidak mampu lagi memenuhi fungsinya sebagai kota nomor satu. Dengan demikian layak apabila ibukota RI dipindahkan dari Jakarta. Demikian ini antara lain yang dikemukakan oleh Prof. Ir. Johan Silas (Republika, 12 Mei 1986). Jakarta sebagai ibukota RI memang sedang dihadapkan persoalan banjir, kemacetan lalu-lintas, serta persoalan lainnya. Berikut ini akan dipaparkan beberapa peristiwa masa lampau tentang permasalahan yang dihadapi ibukota hingga mengharuskan untuk pindah.

zaman Mataram Kuna

Meskipun para pakar perkotaan berpendapat bahwa pada zaman Mataram kuna belum dikenal adanya kota sebagaimana mestinya, namun berdasarkan bukti arkeologis pada zaman itu sudah ada suatu institusi berupa ibukota negara (kerajaan). Di Indonesia, kota baru muncul pada zaman Majapahit yang bukti peninggalannya terdapat di Trowulan, Mojokerto. Jauh sebelum zaman Majapahit, sejarah kuna tanah Jawa, menyebutkan bahwa pada abad VIII telah berdiri kerajaan besar. Menurut berita Cina dari dinasti T'ang yaitu  Ch'iu-T'ang shu dan Hsing T'ang shu di Jawa sekitar tahun 640 (abad VII) terdapat kerajaan bernama Ho-ling yang beribukota di She-p’o-tch’eng. Entah karena sebab apa ibukota tersebut dipindahkan ke P’o-lu-chia-sse. Tentang kerajaan ini, keterangan yang dapat mengungkapkan seluk beluk kerajaannya masih sangat sedikit.

Prasasti Canggal (654 Ç) yang berasal dari halaman percandian Gunung Wukir, Kecamatan Salam memberitakan bahwa pada tanggal 6 Oktober 732 Raja Sanjaya telah mendirikan lingga di atas bukit. Pendirian lingga dimaksudkan untuk memperingati kemenangan Raja Sanjaya atas musuh-musuhnya. Sebelum Raja Sanjaya berkuasa, yang bertahta ialah Raja Sanna. Prasasti tersebut juga menceritakan bahwa pada masa pemerintahan Sanna, negara dalam keadaan sejahtera. Sanna memerintah dalam waktu yang lama dan menjunjung tinggi keadilan. Setelah Sanna wafat, dunia digambarkan seperti kehilangan pelindung. Tindak kriminalitas terjadi di mana-mana. Akhirnya negara terpecah-pecah. Sanjaya kemudian berhasil mengatasi keadaan dan pada tahun 717 mendirikan negara baru bernama Mataram dengan ibukota­nya bernama Mdang yang terletak di Poh Pitu. Di mana letak Poh Pitu itu hingga sekarang belum dapat ditentukan.

Sanjaya suatu ketika menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia setelah menderita selama delapan hari karena ingin mematuhi apa yang dikatakan oleh gurunya. Anaknya yang bernama Rakai Panangkaran Dyah Sankhara Sri Sanggra­madhananjaya yang kemudian berkuasa, karena takut kepada Sang Guru yang dianggap salah, meninggalkan agama Çiwa kemudian beralih ke agama Buddha Mahayana. Sebagai raja yang berkuasa ia memindahkan pusat kerajaannya ke timur sekitar Bengawan Sala.

Berpindahnya agama Rakai Panangkaran sebagai anggota wangsa San­jaya yang menganut agama Hindu ke agama Budha nampaknya tidak diikuti oleh semua keluarga wangsa Sanjaya. Pada masa ini muncul tokoh yang bernama Dapunta Sailendra yang beragama Budha. Tokoh ini rupa-rupanya merupakan cikal bakal wangsa Sailendra. Pada masa-masa berikutnya antara wangsa Sanjaya sebagai penganut agama Hindu dan wangsa Sailendra penganut Buddha, bergantian memerintah di Mataram. Pada masa pemerintahan Samarattungga terjadi perkawinan antar wangsa. Pramodhawardani anak Samarattungga dari wangsa Sailendra kawin dengan Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya. Pramod­hawardani merupakan pewaris tahta kerajaan, karena perkawinan tersebut akhirnya yang naik tahta adalah Rakai Pikatan. Menurut prasasti Çiwagrha (856 M), ibukota Mataram pada masa Rakai Pikatan terletak di Mamratipura. Tampaknya pemindahan ibukota ini untuk menunjukkan kekuasaannya. Sejarah Mataram di Jawa Tengah berakhir hingga masa pemerintahan Wawa. Di Jawa Timur pada tahun 929 M muncul wangsa Isana yang didirikan oleh Pu Sindhok. Pada masa Wawa di Jawa Tengah, Pu Sindhok bergelar Rakryan Mapatih i Hino. Lenyapnya Mataram di Jawa Tengah yang disebab­kan oleh sesuatu hal,  kemudian dilanjutkan oleh Pu Sindhok di Jawa Timur. Menurut prasasti Turyyan (851 Ç atau 929 M), kerajaan Mataram di Jawa Timur berpusat di Tamwlang. Pusat kerajaan ini juga disebut Mdang i Watu Galuh.

zaman Sunda Kuna

Sejarah kuna Jawa Barat pada abad ke-4 hingga ke-7 M telah mencatat adanya Kerajaan Tarumanagara. Runtuhnya Tarumanagara kemudian digantikan oleh Kerajaan Sunda. Berita Portugis dari Tomé Pires menyebutkan adanya kerajaan di Jawa Barat bernama regño de çumda telah mengadakan hubungan dagang dengan Portugis. Berita Cina dari dinasti Ming menye­but-nyebut kerajaan Sun-la. Prasasti Kebon Kopi (854 Ç / 932 M), Bogor menyebut adanya ba(r) pulihkan haji sunda. Naskah kuna Carita Parahyangan menyebut Sunda sebagai nama kawasan. Sebagaimana kerajaan yang lain, ibukota Kerajaan Sunda mengalami beberapa kali perpindahan, dimulai dari Galuh dan berakhir di Pakwan Pajajaran.

Di dalam Carita Parahyangan disebut nama Sañjaya yang juga terdapat pada prasasti Canggal (732 M). Di dalam prasasti tersebut, Sañjaya dikatakan telah menggantikan raja sebelumnya yang bernama Sanna. Antara Sañjaya dengan Sanna masih ada hubun­gan darah. Carita Parahyangan menghubungkan tokoh Sañjaya dengan pusat Kerajaan Galuh, karena  di situ dikatakan bahwa Sëna, berkuasa di Galuh. Sañjaya juga disebut sebagai menantu Raja Sunda yang bernama Tarusbawa. Karena perkawinan tersebut, Sañjaya dapat berkuasa atas Kerajaan Sunda. Sejak itu Kerajaan Sunda berpusat di Galuh yang terletak di sebelah barat Citarum.

Prasasti lebih muda yang menyebut Kerajaan Sunda yaitu prasasti Sanghyang Tapak berangka tahun 952 Ç atau 1030 M. Dalam prasasti ini disebut tokoh yang bernama Maharaja Sri Jayabhupati Jayamanahen Wisnumurtti Samarawijaya Sakalabhu-wanamandaleswara­nindita Haro Gowardhana Wikramottunggadewa. Daerah kekuasa-annya disebut Prahajyan Sunda. Sri Jayabhupati, dalam naskah Carita Parahyangan dapat disejajarkan dengan Sang Rakeyan Darmasiksa. Apabila hal ini benar, maka dapat diduga pada masa ini pusat kerajaan terletak di Pakwan Pajajaran.

Entah pada masa pemerintahan siapa, ibukota kerajaan pindah ke Kawali. Yang jelas, prasasti Kawali menyebutkan pada masa pemerintahan Prabu Raja Wastu ibukota telah berada di Kawali. Keterangan tentang ibukota kerajaan di Kawali juga terdapat di dalam naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian yang berasal dari tahun 1518 M.

Dari prasasti Kebantenan dapat diperoleh mengenai raja-raja pengganti Niskala Wastu Kañcana. Sepeninggal Wastu Kañcana digan­tikan oleh Rahyang Ningrat Kañcana, dan kemudian digantikan Susuhunan ayöna di Pakwan Pajajaran. Pada prasasti Batutulis disebutkan bahwa Maharaja penguasa Pakwan Pajajaran adalah cucu Niskala Wastu Kañcana, putra Rahyang Dewaniskala. Prasasti ini juga memuat tempat moksa (surup) Niskala Wastu Kañcana yaitu di Nusalarang, dan Rahyang Dewaniskala di Gunungtiga.

Carita Parahyangan juga menyebutkan bahwa Prabu Niskala Wastu Kañcana surup di nusalarang ring giri wanakusumah sedangkan penggantinya, yaitu Rahyang Dewaniskala, nu surup di gunungtilu. Dalam Carita Parahyangan, nama Rahyang Dewaniskala tidak disebut­kan, hanya disebut Tohaan di Galuh. Dengan demikian melalui Carita Parahyangan dapat diketahui bahwa sampai pada masa pemer­intahannya, pusat kerajaan Sunda masih terletak di Galuh, tepat­nya di sekitar Kawali sekarang.

Di depan sudah  dijelaskan bahwa sepeninggal  Wastu Kañcana, pemerintahan di Kerajaan Sunda digantikan oleh Tohaan di Galuh atau Ningrat Kañcana. Pada masa pemerintahannya ternyata tidak begitu banyak berita yang terdapat pada prasasti maupun Carita Parahyangan. Ningrat Kañcana kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Sang Ratu Jayadewata. Pada prasasti Kebantenan, tokoh ini disebut Susuhunan ayöna di Pakwan Pajajaran. Pada prasasti Batutulis, tokoh ini disebut Prabu Guru Dewataprana, Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakwan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Pada prasasti tersebut, tokoh ini juga diberitakan ya nu nyusukna pakwan (yang membangun parit di Pakwan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahannya, pusat kerajaan sudah berpindah dari Kawali ke Pakwan Pajajaran. Sayang hingga sekarang keterangan akurat yang menjelaskan sebab-sebab perpinaan ibukota tersebut belum diketahui. Namun demikian sebagaimana zaman Mataram Kuna, ibukota zaman Sunda Kuna juga seringkali mengalami perpindahan.

Pralaya

Peristiwa sejarah Mataram dari masa Raja Sanjaya hingga Raja Pu Sindhok, terlihat sering mengalami perpindahan pusat pemerinta­han. Dari data sejarah dapat diketahui ada tiga nama tempat sebagai ibukota Mataram yaitu Mdang ri Poh Pitu (jaman Sanjaya), Mdang ri Mamratipura (jaman Rakai Pikatan),  dan Mdang ri Watu Galuh (jaman Pu Sindhok). Sejarah kuna Sunda pun juga mencatat adanya beberapa kali terjadi perpindahan ibukota sejak dari Galuh hingga di Pakwan Pajajaran. Pemindahan pusat pemerintahan tersebut dikarenakan adanya pralaya (bencana). Sebab-sebab terjadinya pralaya dapat karena serangan musuh atau karena sebab lain. Sesuai dengan landasan kosmologis kerajaan-kerajaan kuna, ibukota yang pernah mengalami pralaya akan kehilangan tuah. Akibatnya harus dibangun kembali ibukota baru. Selain itu, munculnya penguasa (raja) baru juga sering ditandai dengan pemindahan ibukota. Dalam kasus ini kemungkinan berlandaskan pada motif kekuasaan.

Bila peristiwa sejarah ini secara substansial, dikembalikan pada persoalan ibukota RI yaitu Jakarta, mungkin dapat dijadikan pegangan. Pralaya yang dialami oleh kota masa lalu diakibatkan oleh serangan musuh atau bencana alam. Bencana alam pada masa lalu diartikan bencana sebagaimana mestinya. Tetapi untuk persoalan sekarang “bencana” tersebut bisa diartikan bermacam-macam. Banjir yang sering dialami Jakarta mungkin bisa dikatakan bukan bencana karena dengan kemajuan teknologi dapat diatasi. Tetapi secara lebih mendasar yang dipentingkan bukan bencananya, melainkan akibat dari bencana tersebut yaitu sudah tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai ibukota. Sebagaimana dikatakan Prof. Ir. Johan Silas bahwa Jakarta dinilai sudah tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai kota nomor satu, maka perlu ditandaskan lagi bahwa  membicarakan pemindahan ibukota bukan merupakan hal yang tabu. ***

 

Warisan Budaya Maritim Nusantara

AKTIVITAS KEMARITIMAN MASA KERAJAAN SUNDA

Nanang Saptono

Balai Arkeologi Jawa Barat

Jalan Raya Cinunuk Km. 17, Cileunyi, Bandung 40623

E-mail: nanangsaptono@gmail.com

Abstrak

Kerajaan Sunda merupakan kerajaan di Jawa Barat yang berlangsung pada kurun waktu abad ke-10 – 16. Kondisi geomorfologis kawasan Kerajaan Sunda berada pada pegunungan dan pedataran bergelombang. Kondisi seperti ini berpengaruh pada sistem mata pencaharian masyarakat yaitu sebagai peladang. Kerajaan dengan latar agraris (perladangan) biasanya tidak bisa bertahan lama. Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini adalah mengapa Kerajaan Sunda dapat bertahan lama. Dalam mengupas permasalahan tersebut dilakukan kajian deskriptif. Data yang dipakai untuk mengkaji berupa data dari sumber pustaka dan data hasil penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Kerajaan Sunda bisa bertahan lama adalah adanya aktivitas kemaritiman berupa perdagangan insuler dan interinsuler. Aktivitas kemaritiman Kerajaan Sunda didukung oleh adanya enam pelabuhan dagang di pesisir utara. Ketika pelabuhan dagang tidak dapat memenuhi fungsi bagi Kerajaan Sunda karena perebutan kekuasaan oleh masyarakat muslim dan karena faktor alamiah berupa pendangkalan, maka Kerajaan Sunda mengalami kemunduran.

Kata kunci: peladang, kemaritiman, perdagangan, perebutan, kehancuran

 Pendahuluan

Kerajaan Sunda merupakan salah satu kerajaan di Jawa Barat yang berlangsung dari sekitar abad ke-10 hingga abad ke-16. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, Kerajaan Sunda merupakan penerus Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh itu sendiri merupakan kelanjutan kerajaan Kendan. Penguasa pertama kerajaan Galuh adalah Wretikandayun yang diangkat menjadi raja Galuh menggantikan ayahnya, Sang Kandiawan Rahiyangta ri Medangjati. Wretikandayun diangkat menjadi raja pada 14 Suklapaksa bulan Caitra tahun 534 Saka atau 612 M, saat berumur 21 tahun. Wretikandayun memilih pusat pemerintahannya di daerah yang disebut Galuh. Ketika Wretikandayun naik tahta, Galuh masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Penguasa Kerajaan Tarumanegara ketika itu adalah Sri Maharaja Kretawarman (Iskandar, 1997, hal. 107 - 123).

Pada masa Kerajaan Tarumanegara, pusat pemerintahan diperkirakan di kawasan pantai utara Jawa Barat. Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu menyiratkan bahwa ibukota Kerajaan Tarumanegara berada di sekitar Bekasi sekarang. Pada prasasti Tugu disebutkan dua sungai yaitu Candrabhaga dan Gomati.  Pada tanggal 8 paro-petang bulan Phalguna dimulai penggalian sungai Gomati yang mengalir di lahan tempat tinggal Sang Pendeta nenek Sang Purnawarman. Melalui studi etimologi, Poerbatjaraka berpendapat bahwa Candrabhaga sekarang dikenal dengan nama Bekasi yang diduga sebagai pusat Kerajaan Tarumanegara (Poesponegoro & Notosusanto, 2009 a, hal. 52 - 53). Dugaan ini juga diperkuat dengan adanya beberapa temuan arkeologis di kawasan Karawang – Bekasi. Temuan tersebut adalah Arca Wisnu Cibuaya 1 dan 2 yang ditemukan di Cibuaya, Karawang; kompleks percandian Batujaya dan Cibuaya yang berada di pantai utara Karawang; dan kompleks situs Buni (Djafar, 2010; Poesponegoro & Notosusanto, 2009, hal. 56). Kompleks Buni berada di pantai utara Jawa Barat terbentang dari Jakarta hingga Subang.

Pada masa akhir Kerajaan Tarumanegara terjadi penetrasi dari Sriwijaya melalui Lampung. Prasasti Palas Pasemah yang ditemukan di tepi Way Pisang, Lampung Selatan berisi peringatan penaklukan daerah Lampung oleh Sriwijaya. Dalam prasasti tersebut termuat catatan tentang bhûmi jawa yang tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Berdasarkan segi paleografis prasasti tersebut diduga berasal dari abad ke-7 (Boechari, 1979, hal. 19 - 20). Keterangan tentang bhûmi jawa juga terdapat di dalam prasasti Kota Kapur berangka tahun 608 Ś yang ditemukan di Pulau Bangka. Pembacaan yang dilakukan oleh Poerbatjaraka (1952) pada bagian akhir menyebutkan “..... Sriwijaya, kaliwat manapik yam bhumijawa tida bhakti ka Sriwijaya” yang artinya bahwa Sriwijaya sangat berusaha menaklukkan Bhumijawa yang tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Yang dimaksud dengan Bhumijawa adalah Tarumanegara (Djafar, 2010, hal. 108). Pengaruh kuat Sriwijaya terhadap Tarumanegara tampak pada bangunan-bangunan keagamaan Budhistis di kawasan Batujaya, Karawang. Berdasarkan temuan arkeologis di kawasan Batujaya, percandian Batujaya dibangun dalam dua masa. Pertama, masa Tarumanegara yang berlangsung pada abad ke-5 – 7 dan kedua masa pengaruh Sriwjaya yang berlangsung pada abad ke-7 – 10 (Djafar, 2001, hal. 3 - 4). Sementara itu, di pedalaman Jawa Barat ditemukan beberapa candi yang diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-7 – 8.

Kondisi demikian memberikan petunjuk bahwa ketika Tarumanegara mendapat pengaruh kuat Budhis dari Sriwijaya, masyarakat Hindu di pedalaman mengalami perkembangan. Pusat peradaban Hindu di pedalaman terutama berada di sekitar lereng gunung api kuarter zona Bandung. Beberapa bangunan (dan unsur bangunan) candi yang terdapat di kawasan itu adalah Candi Cangkuang di Garut, Candi Bojongmenje dan Bojongmas di Bandung, serta unsur bangunan candi di Tenjolaya, Bandung timur (Saptono, 2012, hal. 34). Selain itu di kawasan bagian barat juga terdapat pusat-pusat peradaban Hindu. Pada abad ke-10 terdapat sumber sejarah yaitu Prasasti Kebon Kopi II berisi tentang pulihnya kembali kedaulatan Kerajaan Sunda. Prasasti Kebon Kopi II berbahasa Melayu Kuna, hal ini sejalan dengan Prasasti Kota Kapur dan Palas Pasemah sehingga menunjukkan bahwa Tarumanegara runtuh karena tekanan Sriwijaya. Selanjutnya Sriwijaya menyerahkan kembali kekuasaan tanah Jawa (Bhumijawa) kepada penguasa setempat yaitu Raja Sunda (Munandar, Fahrudin, Sujai, & Rahayu, 2011, hal. 15).

Selama Kerajaan Sunda berdiri, diketahui setidak-tidaknya mengalami empat kali perpindahan pusat kerajaan yaitu di Galuh, Prahjjan Sunda, Kawali, dan Pakwan Pajajaran. Secara geografis, keempat pusat kerajaan tersebut berada di pedalaman. Matapencaharian masyarakat Kerajaan Sunda cenderung sebagai peladang, walaupun dijumpai pula masyarakat yang bermatapencaharian lainnya. Menurut Geertz (1976) wilayah dengan ekosistem perladangan masyarakatnya akan memiliki kecenderungan meniru mekanisme alamiah. Ekosistem tersebut tidak perlu membutuhkan keterlibatan tenaga manusia dalam proses memperoleh produk. Hasil yang dipanen dari usaha perladangan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Pada aspek organisasi sosial, menurut Harris (1972) masyarakat peladang hanya berupa kelompok kecil sebagai komunitas terpisah secara otonom dalam pemukiman-pemukiman kecil yang terpencar. Sifat ekosistem perladangan seperti itulah yang kiranya dapat menerangkan mengapa pusat-pusat pemerintahan sebagaimana Tarumanegara tidak bisa tumbuh menjadi besar (Rahardjo, 2007, hal. 115 - 116). Kelangsungan suatu Negara memerlukan pasokan surplus barang. Biasanya kerajaan dengan pola agraris akan susah mempertahankan kelangsungannya. Dalam kenyataannya, Kerajaan Sunda dapat bertahan lama. Apabila berlandaskan pada teori tersebut, terdapat permasalahan yang perlu dibahas yaitu mengapa Kerajaan Sunda dapat bertahan lama.

Masyarakat Kerajaan Sunda

Kondisi geomorfologis Kerajaan Sunda berupa pedataran bergelombang yang memberikan kecenderungan pada masyarakat dengan pola matapencaharian sebagai peladang. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya dapat mempengaruhi budayanya. Para penganut environmental determinism berpendapat bahwa kebudayaan manusia dibentuk oleh kondisi lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu penganut environmental possibilism berpendapat bahwa faktor lingkungan tidak serta merta membentuk budaya masyarakat tetapi membatasi kebudayaan (Iskandar J. , 2009, hal. 43 - 46). Demikian halnya dengan masyarakat Kerajaan Sunda yang hidup di lingkungan dengan geomorfologi pebukitan dan pegunungan. Antara kondisi lingkungan dengan budaya masyarakat terjadi saling pengaruh. Lahan pebukitan menjadikan masyarakat Sunda dekat dengan kehidupan berladang. Meskipun demikian tidak berarti tidak ada aktivitas lain di luar berladang.

Kegiatan masyarakat Sunda yang berhubungan dengan bercocok tanam terlihat pada beberapa naskah.  Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian, yaitu salah satu naskah yang menggambarkan kehidupan masyarakat Sunda pada sekitar abad ke-16 di antaranya berisi mengenai pedoman moral untuk kehidupan bermasyarakat, termasuk berbagai ilmu yang harus dikuasai untuk bekal kehidupan. Di dalam naskah tersebut diuraikan mengenai berbagai profesi yang dilakukan oleh masyarakat Sunda pada waktu itu, diantaranya yaitu pangalasan, peladang, panyadap, panyawah, penangkap ikan, juru selam, dan lain-lain (Danasasmita, 1987, hal. 103).

Prasasti masa Kerajaan Sunda yang berdasarkan keletakannya dapat dikaitkan dengan aktivitas masyarakat pada waktu itu yaitu prasasti Sanghyang Tapak II, prasasti Kawali, prasasti Batu Tulis, dan prasasti Huludayeuh. Ketiga prasasti tersebut keletakannya memperlihatkan pada ekosistem yang berbeda. Lokasi-lokasi di mana prasasti itu ditemukan, meskipun tidak berada pada tepian sungai besar namun tetap memberikan alternatif dalam bercocok tanam yaitu sebagai ekosistem perladangan dan persawahan. Dengan demikian terlihat bahwa masyarakat Sunda sudah mengenal rekayasa bercocok tanam yang sesuai dengan lingkungan masing-masing di mana mereka bertempat tinggal (Saptono, 2013, hal. 14). Walaupun sawah juga sudah dikenal namun ladang merupakan sistem pertanian yang banyak dijumpai.

Bukti mengenai kegiatan perladangan ini dapat dilihat dalam naskah. Salah satu naskah yang menyinggung mengenai hal ini adalah naskah Carita Parahyangan. Dalam naskah Carita Parahyangan dijumpai istilah-istilah yang menunjukkan pekerjaan di ladang. Naskah ini menyebutkan lahirnya lima orang titisan Panca Kusika, yaitu Sang Mangukuhan, Sang Karungkalah, Sang Katungmaralah, Sang Sandanggreba, dan Sang Wretikandajun.

“...  Sang  Mangukuhan  njieun  maneh  pa(ng)huma,  Sang  Karungkalah njieun maneh panggerek, Sang Katu(ng)maralah  njieun maneh panjadap, Sang Sandanggreba njieun maneh padagang” (Atja, 1968, hal. 17)

Terjemahannya :

“... Sang Mangukuhan menjadi tukang ngahuma (peladang), Sang Karungkalah menjadi tukang berburu (pemburu), Sang Katungmaralah menjadi tukang sadap (pembuat gula merah dari nira enau), Sang Sandanggreba menjadi pedagang”.

Kutipan ini menunjukkan, bahwa ngahuma, berburu, dan nyadap adalah jenis-jenis pekerjaan di ladang. Selain dalam naskah Carita Parahyangan, naskah Sanghiyang Siksakandang Karesian juga menyinggung mengenai kegiatan perladangan. Dalam naskah tersebut disinggung beberapa peralatan yang digunakan untuk bekerja di ladang, seperti kujang, patik, kored, baliung, dan sadap (Poesponegoro & Notosusanto, 2009, hal. 387 - 418; Danasasmita, 1987, hal. 108). Selain itu dalam naskah Sanghyang Siksakandang Karesian juga diuraikan mengenai rumusan kriteria kesejahteraan masyarakat (Danasasmita, 1987, hal. 73). Kriteria kesejahteraan masyarakat menurut naskah Sanghiyang Siksakandang Karesian adalah sebagai berikut:

... Ini pakeun urang ngretakuen bumi lamba, caang jalan, panjang tajur, paka pridana, linyih pipir, caang buruan. Anggeus ma imah kaeusi, leuit kaeusi, paranje kaeusi, huma kaomean, sadapan karaksa, palana ta hurip, sowe waras ...

Terjemahannya :

... Ini (jalan) untuk kita menyejahterakan dunia kehidupan, bersih jalan, subur tanaman, cukup sandang, bersih halaman belakang, bersih halaman rumah. Bila berhasil rumah terisi, lumbung terisi, kandang ayam terisi, ladang terurus, sadapan terpelihara, lama hidup, selalu sehat ...) (Danasasmita, 1987, hal. 94).

Berdasarkan uraian dalam naskah Sanghyang Siksakandang Karesian terlihat bahwa kehidupan masyarakat Sunda bertumpu pada kegiatan pertanian ladang. Masyarakat Sunda digolongkan sebagai sejahtera bila tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Meskipun pola pertanian ladang merupakan sumber utama kegiatan produksi pertanian, namun kegiatan pertanian yang berupa persawahan juga sudah dikenal. Dalam naskah, baik Carita Parahyangan maupun Sanghyang Siksakandang Karesian masing-masing hanya menyebut sedikit sekali tentang panyawah ini. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan persawahan tidak begitu populer di kalangan masyarakat Kerajaan Sunda.

Salah satu cerita pantun yang menceritakan tentang kegiatan bertani huma adalah cerita pantun Lutung Kasarung yang dianggap suci (Ekadjati, 2005, hal. 148 - 149). Dalam cerita pantun tersebut diterangkan mengenai cara-cara berladang yang baik dan benar serta cara berladang yang buruk dan salah. Menurut cerita pantun tersebut cara berladang yang baik harus memperhatikan pergantian musim. Penggarapan ladang sebaiknya dimulai dan diakhiri pada musim kemarau. Sedangkan penanaman benih dan sampai selesai pemeliharaan tanaman dilaksanakan selama musim penghujan. Dalam naskah pantun tersebut juga diuraikan mengenai tatacara pembukaan hutan untuk dijadikan ladang, pembuatan pupuk, cara pemanfaatan lahan, cara membersihkan dan menjaga ladang, tatacara memanen, dan upacara yang berhubungan dengan pemujaan kepada Dewi Padi yaitu Nyi Pohaci Sanghiyang Sri (Ekadjati, 1995, hal. 364 - 365). Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber tersebut, masyarakat Sunda pada umumnya merupakan masyarakat peladang. Kerajaan Sunda dapat digolongkan dalam kerajaan yang menyandarkan hidupnya pada pertanian. Bentuk pertanian yang berlangsung di Kerajaan Sunda terutama adalah perladangan (Poesponegoro & Notosusanto, 2009, hal. 417).

Sistem organisasi sosial masyarakat peladang biasanya merupakan kelompok masyarakat sederhana (tribe) yang pemukimannya terpisah dan terpencar. Pada pemukiman masyarakat yang terpencar akan menentang munculnya wewenang terpusat. Sifat ekosistem perladangan seperti itulah yang menyebabkan pusat-pusat pemerintahan dan kerajaan yang mengandalkan ekonomi perladangan sebagai tulang punggung tidak bisa tumbuh menjadi besar (Rahardjo, 2007, hal. 116). Dalam kenyataannya Kerajaan Sunda dapat berkembang dan berlangsung lama karena di samping berlandaskan pada ekonomi perladangan juga sudah menjalankan aktivitas kemaritiman.

Aktivitas Kemaritiman dan Kelangsungan Kerajaan Sunda

Kemaritiman dapat diartikan segala sesuatu yang berhubungan dengan laut. Lebih spesifik lagi, segala sesuatu itu adalah perdagangan dan pelayaran. Salah satu petunjuk mengenai adanya aktivitas perdagangan di Kerajaan Sunda adalah adanya petugas pangurang dasa calagra yaitu petugas pemungut pajak di pelabuhan (Poesponegoro & Notosusanto, 2009, hal. 416). Aktivitas kemaritiman Kerajaan Sunda dalam bentuk perdagangan dan pelayaran tidak hanya bersifat lokal (insuler) tetapi sudah mencapai perdagangan regional dan internasional (interinsuler). Dalam menunjang perdagangan insuler dan interinsuler ini Kerajaan Sunda mempunyai beberapa kota pelabuhan yang terdapat di pantai utara Jawa bagian barat. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai melakukan perdagangan dengan masyarakat pedalaman. Masyarakat pesisir juga sudah melakukan hubungan dagang dengan masyarakat luar. Kapal-kapal niaga luar negeri terutama dari Cina banyak melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sunda. Sementara itu pedagang dalamnegeri melakukan pelayaran dagang hingga ke Malaka. Untuk mencapai Malaka digunakan lanchara kargo berdaya angkut 150 ton. Di Kerajaan Sunda terdapat lebih dari 6 jung dan lanchara-lanchara dengan tiang berbentuk bangau dan dilengkapi anak tangga sehingga mudah dikemudikan.

Selain kota-kota yang berada di pesisir, menurut catatan de Barros, Kerajaan Sunda mempunyai enam pelabuhan yaitu Chiamo, Xacatra atau Caravam, Tangaram, Cheguide, Pondang, dan Bantam (Djajadiningrat, 1983, hal. 83). Selain de Barros, Tomé Pires juga memberitakan bahwa Çumda mempunyai enam pelabuhan yaitu Bantam, Pomdam, Cheguide, Tamgaram, Calapa, dan Chemano (Cotesao, 1967, hal. 166). Keterangan antara Barros dan Pires sama-sama menyebutkan adanya enam pelabuhan. Kalau Barros menyebutkannya dari arah timur ke barat, sebaliknya Pires menyebutnya dari barat ke timur. Perbedaan yang ada selain ucapannya ialah bahwa Calapa yang disebut Pires, oleh Barros disebutnya Xacatra atau Caravam (Saptono, 1998, hal. 241).

Tomé Pires juga memberikan gambaran keadaan masing-masing pelabuhan tersebut (Cotesao, 1967, hal. 170 - 173). Bantam merupakan pelabuhan besar terletak di tepi sungai. Dari pelabuhan ini perdagangan berlangsung hingga Sumatra dan Kepulauan Maladewa. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain beras dan lada. Pomdam juga merupakan pelabuhan yang baik. Berada pada muara sungai. Kapal besar (junk) dapat berlabuh di sini. Barang dagangan berupa bahan makanan terutama beras dan lada. Cheguide merupakan pelabuhan bagus yang bisa didarati kapal besar. Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang ke Jawa dari Pariaman, Andalas, Tulangbawang, Sekampung dan tempat-tempat lain. Barang-barang dagangan berupa beras, buah-buahan, lada, dan bahan makanan. Tamgaram juga merupakan pelabuhan dan kota dagang yang bagus. Barang dagangan sebagaimana pelabuhan yang lain. Calapa merupakan bandar yang paling bagus. Pelabuhan ini sangat penting dan terbagus di antara yang lain. Jalinan perdagangannya sangat luas yaitu hingga Sumatra, Palembang, Laue, Tamjompura, Malaca, Makasar, Jawa dan Madura, serta beberapa tempat lain. Chemano merupakan pelabuhan yang cukup ramai meskipun kapal besar tidak dapat berlabuh di sini. Di kota ini sudah banyak warga muslim. Perdagangan yang dijalin hingga seluruh Jawa.

Barang komoditas utama Kerajaan Sunda adalah lada dengan kualitas tinggi. Produksi lada diperkirakan 1000 bahar per tahunnya. Selain lada komoditas penting Kerajaan Sunda adalah cabai jawa dan buah asam. Kedua komoditas ini mampu memenuhi kebutuhan seribu kapal. Kerajaan Sunda selain menyediakan barang-barang komoditas juga menyediakan tenaga kerja (budak yang diperjual-belikan) baik pria maupun wanita. Ketersediaan tenaga kerja ini selain dari lokal juga dipasok dari Kepulauan Maladewa. Perjalanan dari Sunda ke Maladewa ditempuh sekitar enam hingga tujuh hari. Dalam aktivitas perdagangan telah digunakan semacam mata uang terbuat dari emas yang dicetak dengan 8 mate, yaitu semacam goresan atau cetakan emas yang digunakan di Timur (Cotesao, 1967, hal. 172).

Hubungan dagang antara masyarakat pesisir dilakukan dengan perahu yang menyusuri laut pinggir pantai. Sebagaimana pemberitaan Tomé Pires, aktivitas perdagangan di pantai utara Jawa juga terjalin secara antar kota pelabuhan. Berlangsungnya perdagangan semacam ini, di Indramayu ditandai dengan adanya temuan perahu di Desa Lombang, Juntinyuat. Perahu berukuran panjang 11,5 m dan lebar 3 m serta tinggi sekitar 1,5 m menunjukkan fungsinya sebagai sarana angkut dalam jarak yang tidak begitu jauh, dalam arti tidak untuk mengarungi samodra (Michrob, 1992).

Hubungan antar pemukiman di pedalaman dan pesisir dihubungkan dengan jaringan jalan raya. Jalan-jalan darat menghubungkan pusat kerajaan di Pakwan Pajajaran ke pemukiman-pemukiman di pedalaman dan pelabuhan-pelabuhan di pantai utara. Jaringan jalan ada dua yaitu ke arah timur dan barat. Jalan ke arah timur dari Pakwan Pajajaran menuju Karangsambung di tepi Ci Manuk melalui Cileungsi dan Cibarusah. Dari Cibarusah menuju Tanjungpura di tepi Ci Tarum, Karawang kemudian terus ke Cikao, Purwakarta dan lanjut ke Karangsambung. Di Karangsambung jalan ini bercabang, satu jalur menuju Cirebon lalu berbelok ke arah Kuningan dan berakhir di Galuh atau Kawali. Jalur jalan lain dari Karangsambung menuju Sindangkasih, lalu ke Talaga dan berakhir di Galuh atau Kawali. Jalan ke arah barat dari Pakwan Pajajaran menuju Jasinga lalu ke Rangkasbitung dan berakhir di Banten. Satu jalur lagi dari Pakwan Pajajaran ke arah Ciampea dan kemudian ke Rumpin. Dari Rumpin kemudian dilanjutkan menggunakan jalan sungai (Ci Sadane) menuju muara. Dengan menggunakan prasarana transportasi jalan darat ini, barang-barang komoditas dari pedalaman dan dari luar dapat dipertukarkan (diperdagangkan) dengan perantara pelabuhan-pelabuhan di pesisir (Poesponegoro & Notosusanto, 2009, hal. 420).

Berdasarkan beberapa sumber dapat diketahui bahwa Kerajaan Sunda pada dasarnya merupakan kerajaan yang bercorak agraris khususnya pada sektor perladangan. Secara teoritis, kerajaan yang ditopang sektor perladangan akan tidak dapat berlangsung lama. Dalam kenyataannya Kerajaan Sunda bertahan pada kurun waktu antara abad ke-10 hingga ke-17. Bertahan lamanya Kerajaan Sunda ternyata didukung aktivitas kemaritiman berupa perdagangan insuler dan interinsuler. Kerajaan Sunda merupakan penghasil lada dengan kualitas bagus. Selain itu terdapat barang-barang komoditas lain yang sangat laku di pasaran. Barang-barang komoditas tersebut adalah cabai jawa, asam, beras, sayur-mayur, daging (babi, kambing, domba, sapi), anggur, pinang, air mawar, dan emas. Komoditas yang masuk ke Sunda antara lain budak, kain/tekstil, dan akar-akaran. Perdagangan secara insuler dilakukan dengan beberapa pelabuhan dagang di Pulau Jawa, sedangkan secara interinsuler dilakukan dengan beberapa daerah di Sumatera misalnya Pariaman, Andalas, Tulangbawang, Sekampung, Palembang, Laue, dan Tanjungpura; di Sulawesi dengan Makasar; dan secara internasional dengan Malaka, Maladewa, Pagan, dan Cina. Distribusi barang dari pelabuhan ke beberapa lokasi di pedalaman melalui jaringan jalan darat.

Kerajaan Sunda yang sebagian besar masyarakatnya sebagai peladang sangat bergantung pada aktivitas kemaritiman untuk kelangsungannya. Dalam hal ini peran pelabuhan dagang sangat vital. Pelabuhan bukan sekedar tempat berlabuh tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu sebagai tempat berlabuh dengan aman, terlindungi dari ombak besar, serta terlindung dari angin dan arus yang kuat. Tempat ideal untuk pelabuhan adalah muara sungai besar. Pada jaringan lalu lintas, fungsi pelabuhan juga sebagai penghubung antara jalan maritim dan jalan darat atau penghubung antara pelabuhan dengan kawasan pedalaman. Melalui sungai penduduk pedalaman dapat mengangkut hasil bumi ke pantai (Poesponegoro & Notosusanto, 2009 a, hal. 141). Pelabuhan sebagai kota pantai harus memiliki fungsi kelautan. Laut tidak hanya dilihat sebagai faktor distorsi mobilitas tetapi juga sebagai lintas enerji barang, manusia, dan informasi dari pelabuhan satu ke kota lainnya (Nurhadi, 1995, hal. 87).

Pada masa akhir Kerajaan Sunda, peran pelabuhan-pelabuhan dagang tersebut mengalami kemunduran. Dalam perkembangannya ada yang terus berlangsung tetapi ada pula yang surut dan berubah fungsi hanya sebagai pelabuhan nelayan saja. Keadaan pada tahun 1775 – 1778 di Jawa Barat hanya ada tiga pelabuhan yaitu Bantan, Batavia, dan Cheribon (Stockdale, 1995, hal. 193). Penyebab menurunnya fungsi pelabuhan terjadi karena beberapa faktor. Hal yang umum terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Salah satu contoh misalnya yang terjadi pada pelabuhan Cheguide. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis berpotensi munculnya ancaman orang-orang Islam di pesisir terhadap Kerajaan Sunda. Pada 1512 Kerajaan Sunda menjalin hubungan dengan Portugis (Graaf & Pigeaud, 1985, hal. 146 - 147). 
Ketika itu Jayadewata mengirim utusan yang dipimpin Ratu Samiam meminta bantuan kepada Alfonso d’Albuquerque. Sebagai balasan pada ahun 1522 pihak Portugis di Malaka ketika itu yang menjadi gubernur Jorge d’Albuquerque, mengirim perutusan yang dipimpin Henrique Lemé untuk mengadakan perjanjian dengan raja Sunda. Ketika yang bertahta adalah Samiam (Poesponegoro & Notosusanto, 2009, hal. 394).
Perjanjian berlangsung pada tanggal 21 Agustus 1522. Isi perjanjian pada intinya raja Sunda memberikan ijin kepada Portugis untuk membangun benteng. Raja akan menyediakan lada sebanyak-banyaknya sebagai penukar barang-barang yang diperlukan. Sebagai pernyataan persahabatan raja Sunda akan menghadiahkan 1.000 karung lada setiap tahun sejak Portugis membangun benteng (Djajadiningrat, 1983, hal. 79 - 80). Dalam perjanjian itu pihak Portugis diwakili Henrique Leme sedangkan Raja Sunda didampingi oleh tiga orang menteri yaitu Mandari Tadam, Tamungo Sague de Pate, dan Bengar. Menurut Guillot, perjanjian antara Leme dan pihak Raja Sunda dilakukan di Banten dan selanjutnya pihak Portugis akan mendirikan benteng di Cidigy atau Cheguide. Lokasi Cheguide menurut buku pedoman pelayaran dapat ditentukan terletak di antara Pontang dan Tangerang. Tepatnya antara Tanjung Kait dan Muara Cisadane. Akhirnya Guillot menarik hipotesis bahwa Cheguide di mana Leme mendirikan padrao sebagai tanda lokasi akan dibangunnya benteng berada di muara Ci Sadane, tepi Kali Kramat sekarang. Pembangunan benteng dilaksanakan oleh Francisco de Sa. Ketika Francisco de Sa menuju Sunda, armadanya terserang badai. Duarto Coelho salah seorang kapten armada tersebut berhasil sampai di pelabuhan tetapi kapalnya tengelam di situ. Semua pasukannya diserang oleh orang-orang Islam yang beberapa hari sebelumnya telah merebut kota itu dari Samiam (Guillot, 1992; Saptono, 1998, hal. 246 - 248).

Perebutan kekuasaan selain terjadi di Cheguide juga di Sunda Kelapa. Pada 1527 Sunda Kelapa berhasil direbut oleh pasukan Islam. Kondisi seperti ini menyebabkan terputusnya hubungan antara kawasan pesisir dengan pusat Kerajaan Sunda di pedalaman. Jalan niaga Kerajaan Sunda satu persatu jatuh ke tangan pasukan Islam, sehingga raja hanya dapat bertahan di pedalaman (Poesponegoro & Notosusanto, 2009, hal. 395).

Selain karena perebutan kekuasaan, tidak berfungsinya pelabuhan juga disebabkan faktor alam. Sebagai contoh adalah pelabuhan Chemanuk (Indramayu). Pengkajian terhadap sedimentasi yang terjadi di sekitar Ci Manuk, khususnya daerah delta, sudah pernah dilakukan oleh beberapa ahli misalnya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PPPGL, 2016). Ci Manuk merupakan gabungan dari anak-anak sungai yang lebih kecil, yaitu Ci Lutung, Ci Pelas dan Ci Keruh. Ketiga anak sungai Ci Manuk tersebut mengalir pada daerah-daerah endapan volkanik muda berumur Kuarter. Debit air Ci Manuk mencapai 1200 m³/detik di kala musim hujan, yaitu pada bulan Oktober hingga Maret. Pada musim kering debit sungai ini hanya mencapai 5 m³/detik. Dengan debit sungai yang sedemikian besar, di kala musim hujan, mengakibatkan alur sungai yang ada tidak mampu menampung jumlah air sungai, air akan meluap keluar menggenangi lingkungan sekitar. Dalam situasi tersebut kecepatan aliran air luapan (banjir) Ci Manuk akan mengalami penurunan karena terhambat oleh berbagai pematang-pematang, arus dan gelombang laut.

Kadar lumpur air Ci Manuk tergolong tinggi yaitu rata-rata 2.850 mg/liter, sementara kadar maksimum adalah 8.840 mg/liter, karena memiliki kadar lumpur yang cukup tinggi maka pertumbuhan daratan baru (akrasi) di kawasan muara berlangsung dengan kecepatan kurang lebih 200 meter/tahun. Dua faktor penting yang mempengaruhi dinamika alur Ci Manuk yaitu perubahan yang drastis debit sungai dan kandungan lumpur yang cukup tinggi. Ci Lutung sebagai salah satu anak sungai Ci Manuk juga mempunyai arti penting, sungai ini juga memiliki kadar lumpur lebih dari 2.850 mg/liter. Dari kandungan lumpur yang demikian tinggi tersebut ditambah dengan kandungan lumpur Ci Manuk dapat mencapai 27 juta ton/tahun. Akibatnya kawasan muara Ci Manuk akan mengalami proses pendangkalan (akrasi) yang sangat luas dan cepat. Material sedimen terangkut aliran Ci Manuk memiliki beragam ukuran butir, gosong pasir terkadang terbentuk pada tengah alur sungai (mid stream bar) yang terdiri dari pasir ukuran sedang. Pembentukan gosong pasir tersebut dapat menghambat dan menyumbat aliran alur-alur sungai mengakibatkan proses pengendapan tidak seimbang antara satu alur dengan alur-alur lainnya. Pendangkalan yang sangat intens menyebabkan pelabuhan Indramayu tidak dapat berfungsi.

Simpulan

Kerajaan Sunda merupakan kerajaan di Jawa Barat yang eksis berdiri pada kurun abad ke-10 hingga ke-16. Kerajaan Sunda dapat dikatakan sebagai pengganti Kerajaan Tarumanegara. Pusat pemerintahan Kerajaan Sunda berpindah-pindah yang semuanya berada di pedalaman yaitu di sekitar Ciamis dan Bogor. Sesuai dengan kondisi geomorfologi wilayahnya, pola mata pencaharian masyarakat Sunda mayoritas sebagai peladang. Sebagai masyarakat peladang, pemukimannya cenderung berupa pemukiman kecil (tribe) yang berpindah-pindah. Suatu kerajaan dengan pola semacam ini akan sulit berkembang dan bertahan. Dalam kenyataannya Kerajaan Sunda dapat bertahan hingga sekitar 600 tahun. Hal ini ternyata ditunjang aktivitas kemaritiman.

Dalam menjalankan aktivitas kemaritiman, Kerajaan Sunda didukung oleh adanya enam pelabuhan dagang di sepanjang pantai utara Pulau Jawa bagian barat. Dengan adanya pelabuhan tersebut, terjadi hubungan dagang secara insuler dan interinsuler. Perdagangan insuler terjadi antara kawasan pedalaman dengan pesisir dan antar kota pelabuhan di Pulau Jawa. Hubungan dagang antara kawasan pesisir dengan pedalaman ditunjang oleh adanya jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat pemerintahan dengan beberapa permukiman baik di pedalaman maupun di pesisir. Perdagangan interinsuler terjalin dengan beberapa daerah di Sumatera, Sulawesi, Malaka, Maladewa, dan Cina. Barang komoditas utama Kerajaan Sunda adalah lada, beras, dan bahan makanan. Barang komoditas dari luar antara lain tekstil, akar-akaran, dan tenaga kerja (budak). Perebutan kota-kota pelabuhan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di pesisir menjadikan pusat kerajaan terisolir. Kemunduran fungsi kota pelabuhan juga disebabkan faktor alam berupa pendangkalan. Dengan semakin terbatasnya aktivitas kemaritiman yang dilakukan Kerajaan Sunda menjadikan mengalami keruntuhan.

Daftar Pustaka

Atja. (1968). Tjarita Parahijangan Naskah Titilar Karuhun Urang Sunda Abad ke-16 Masehi. Bandung: Jajasan Kebudajaan Nusalarang.

Boechari. (1979). An Old Malay Inscription of Srivijaya at Palas Pasemah (South Lampong). Praseminar Penelitian Sriwijaya (hal. 19 - 42). Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional.

Cotesao, A. (1967). The Suma Oiental of Tome Pires. Nendelnd iechtenstein: Kraus Reprint Limited.

Danasasmita, S. (1987). Sewaka Darma, Sanghyang Siksakandang Karesian, Amanat Galunggung: Transkripsi dan Terjemahan. Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Budaya Sunda (Sundanologi) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Djafar, H. (2001). Percandian di Situs Batujaya, Karawang: Kajian Arsitektural, Kronologi, dan Sistemnya. Semiloka Potensi dan Prospek Situs Percandian Batujaya Karawang, Jawa barat. Depok: Universitas Indonesia.

Djafar, H. (2010). Kompleks Percandian Batujaya. Bandung: Kiblat.

Djajadiningrat, H. (1983). Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten. Jakarta: Djambatan.

Ekadjati, E. S. (1995). Carita Pantun Lutung Kasarung: Eksistensi, Fungsi, dan Pandangan Msyarakat Sunda Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Kirana. Jakarta: Intermasa.

Ekadjati, E. S. (2005). Kebudayaan Sunda Zaman Pajajaran. Bandung: Pustaka Jaya.

Graaf, H.J. de, & Pigeaud, T. (1985). Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Peralihan dari Majapahit ke Mataram. Jakarta: Grafitipers.

Guillot, C. (1992). Perjanjian dan Masalah Perjanjian Antara Portugis dan Sunda Tahun 1522. Aspek-aspek Arkeologi Indonesia No. 13.

Iskandar, J. (2009). Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. Bandung: Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran.

Iskandar, Y. (1997). Sejarah Jawa Barat (Yuganing Rajakawasa). Bandung: Geger Sunten.

Michrob, H. (1992). Temuan Perahu Kuno Tradisi Jawa Barat di Kabupaten Indramayu. Serang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, DKI Jaya, dan Lampung.

Munandar, A. A., Fahrudin, D., Sujai, A., & Rahayu, A. (2011). Bangunan Suci Sunda Kuna. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Nurhadi. (1995). Pasang Naik dan Surut Kota-kota Pantai Utara Jawa, Sebuah Model Kajian. Berkala Arkeologi Tahun XV - Edisi Khusus, 87 - 91.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2009 a). Sejarah Nasional Indonesia III, Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2009). Sejarah Nasional Indonesia II, Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.

PPPGL. (2016, Maret 4). Proses Pertumbuhan Delta Baru Sungai Cimanuk Hingga Tahun 2002, di Pantai Timur Kabupaten Indramayu. Dipetik Juni 17, 2017, dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan: http://www.mgi.esdm.go.id/content/proses-pertumbuhan-delta-baru-sungai-cimanuk-hingga-tahun-2002-di-pantai-timur-kabupaten

Rahardjo, S. (2007). Kota-kota Prakolonial Indonesia. Pertumbuhan dan Keruntuhan. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Saptono, N. (1998). Cheguide. Dalam T. Djubiantono, L. Yondri, Y. Arbi, & N. Saptono, Dinamika Budaya Asia Tenggara - Pasifik Dalam Perjalanan Sejarah (hal. 241 - 250). Bandung: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat.

Saptono, N. (2012). Penelitian Puncak-puncak Peradaban di Pantai Utara Jawa Barat dan Proses Perjalanan Masyarakat Hindu. Kalpataru 21(1), 30 - 38.

Saptono, N. (2013). Rekayasa Untuk Menghasilkan Pangan Pada Masyarakat Kerajaan Sunda Abad ke-14 - 16. Dalam A. A. Munandar, Widyadwara: Kajian Arkeologis Pangan dan Papan Warisan Leluhur (hal. 1 - 18). Bandung: Alqa Print.

Stockdale, J. J. (1995). Island of Java. Singapore: Periplus Editions Ltd.

Catatan: Artikel ini terbit di dalam buku “Warisan Budaya Maritim Nusantara”, Editor Supratikno Rahardjo, Nies Anggraeni, Titi Surti Nastiti, Wiwin Djuwita Ramelan. Jakarta: Ditjen Kebudayaan, Dit. PCBM – IAAI, 2018. Hln. 26 – 37.